Saat air pasang datang lebih tinggi dari biasanya pada suatu pagi di awal Agustus 2026, Pak Ruslan sudah tahu itu bukan pertanda baik bagi rumahnya yang berdiri di atas tiang kayu di pesisir Teluk Kendari.
Ia bukan satu-satunya kepala keluarga di kampung itu yang mulai menghitung ulang berapa lama lagi mereka bisa bertahan di tanah yang sudah dihuni nenek moyang mereka selama lebih dari tiga generasi tersebut.
Di sepanjang garis pantai Indonesia yang mencapai lebih dari 54.000 kilometer — salah satu yang terpanjang di dunia — ada jutaan keluarga yang menjalani kehidupan dalam ritme pasang surut, angin laut, dan ketidakpastian yang datang dari berbagai arah sekaligus.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lebih dari Sekadar Nelayan
Masyarakat pesisir Indonesia sering kali dipersepsikan hanya sebagai komunitas nelayan yang sederhana, padahal kenyataannya jauh lebih kompleks dan kaya dari gambaran itu.
Mereka adalah pedagang ikan, pengrajin perahu, pembuat garam, petani rumput laut, pengelola tambak, pemandu wisata bahari, hingga penjaga ekosistem mangrove yang perannya sangat krusial bagi keseimbangan lingkungan di wilayah pesisir itu.
Di Sulawesi Selatan, komunitas suku Bajo yang dikenal sebagai “manusia laut” bahkan membangun rumah-rumah panggung di atas permukaan laut dan menjalani hampir seluruh aktivitas hariannya di atas air dengan cara yang sama sekali berbeda dari kebanyakan warga daratan.
Identitas mereka tidak bisa dipisahkan dari laut — bukan dalam arti romantis seperti yang sering muncul dalam kartu pos wisata, melainkan dalam pengertian yang paling harfiah dan paling dalam secara budaya, ekonomi, serta spiritual.
Ketika Laut Tidak Lagi Bisa Diandalkan
Pergeseran pola cuaca yang semakin tidak menentu membuat para nelayan pesisir kesulitan memperkirakan kapan musim tangkap terbaik akan tiba, sebuah pengetahuan yang dulu bisa mereka andalkan secara turun-temurun.
Generasi tua di kampung-kampung nelayan Jawa Tengah dan Jawa Timur masih hafal tanda-tanda alam yang mengisyaratkan pergerakan ikan — arah angin tertentu, warna langit sore, suhu air yang berubah — tetapi tanda-tanda itu kini semakin jarang akurat seperti dulu.
Kondisi ini diperparah oleh masuknya kapal-kapal tangkap besar yang beroperasi di zona yang seharusnya menjadi wilayah eksklusif nelayan kecil berjarak enam mil dari garis pantai, sehingga hasil tangkapan harian yang menjadi tumpuan hidup keluarga mereka terus menyusut dari tahun ke tahun.
Pak Jumali, nelayan berusia 58 tahun asal Demak, Jawa Tengah, pernah berkata kepada seorang wartawan lokal bahwa ia dulu bisa pulang membawa 30 kilogram ikan dalam satu kali melaut semalam, sementara sekarang sepuluh kilogram saja sudah dianggap rezeki yang patut disyukuri.
Daratan yang Menghilang
Demak sendiri menjadi salah satu potret paling nyata dari krisis yang mengancam masyarakat pesisir Indonesia, karena beberapa desa di kabupaten itu secara harfiah sudah tenggelam dan hilang dari peta akibat kombinasi penurunan muka tanah dan kenaikan permukaan air laut.
Ratusan keluarga yang dulu tinggal di Desa Timbulsloko, misalnya, kini menjalani kehidupan di atas genangan air yang tidak pernah benar-benar surut, dengan jalan kampung yang sudah lama tak bisa dilalui kaki dan hanya bisa dijangkau menggunakan perahu kecil.
Anak-anak di sana berangkat ke sekolah dengan cara yang tidak akan pernah dibayangkan oleh kebanyakan anak kota — mengayuh perahu melewati bekas ladang milik keluarga sendiri yang kini sudah berubah menjadi rawa payau yang tenang.
Situasi seperti ini bukan hanya soal tempat tinggal yang terancam, melainkan juga soal trauma kolektif sebuah komunitas yang menyaksikan kampung halamannya menghilang sedikit demi sedikit di depan mata mereka sendiri dalam kurun waktu yang sangat singkat.
Anak Muda Pesisir di Persimpangan Jalan
Sementara generasi tua berjuang mempertahankan apa yang tersisa, anak-anak muda pesisir menghadapi dilema yang berbeda dan tidak kalah beratnya dalam menentukan arah hidup mereka ke depan.
Pendidikan membuka pintu peluang di kota, tetapi kepergian mereka secara massal ke pusat-pusat urban meninggalkan kampung-kampung pesisir dalam kondisi kekurangan tenaga kerja muda yang terampil dan bersemangat membangun desanya.
Di sisi lain, mereka yang memilih bertahan di pesisir harus bersaing dengan platform digital yang mempertemukan pembeli ikan langsung dengan distributor besar, memotong rantai perdagangan yang dulu menjadi sumber pendapatan utama keluarga nelayan kecil.
Namun ada juga anak-anak muda pesisir yang menemukan jalan tengah yang kreatif — seperti sekelompok pemuda di Lombok Utara yang membangun usaha ekowisata bahari berbasis komunitas, memandu wisatawan menyelam di antara karang sambil mengedukasi tamu soal pentingnya menjaga ekosistem laut.
Ketahanan yang Tidak Bisa Dibeli
Masyarakat pesisir Indonesia sudah melewati berbagai gelombang kesulitan jauh sebelum perubahan iklim menjadi topik diskusi global yang ramai diperdebatkan di forum-forum internasional.
Mereka selamat dari badai, bencana tsunami, kemiskinan struktural, dan marginalisasi kebijakan dengan cara yang paling mendasar — saling menanggung beban bersama dalam ikatan komunitas yang erat dan tidak mudah goyah meski dihantam tekanan dari luar.
Tradisi *sasi* di Maluku, misalnya, adalah sistem adat pengelolaan sumber daya laut yang melarang warga memanen jenis-jenis biota tertentu selama periode waktu yang telah disepakati bersama, sebuah kearifan lokal yang kini mulai dilirik para peneliti kelautan dari universitas-universitas ternama.
Kearifan semacam inilah yang justru bisa menjadi modal terbesar dalam menghadapi krisis ekologi yang kian mendesak, asalkan negara memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat adat pesisir untuk mengelola wilayah laut mereka sendiri tanpa tumpang tindih regulasi yang membingungkan.
Kebijakan yang Perlu Mendekat ke Pantai
Program-program pemerintah untuk masyarakat pesisir kerap dirancang dari balik meja di Jakarta, dengan asumsi-asumsi yang tidak selalu sesuai dengan kenyataan lapangan yang beragam dari satu wilayah ke wilayah lain.
Bantuan kapal bermesin besar untuk nelayan kecil, contohnya, seringkali tidak diperhitungkan dengan matang dari sisi biaya operasional bahan bakar yang justru membebani nelayan dengan utang baru yang lebih besar daripada keuntungan yang mereka harapkan.
Pendekatan yang lebih efektif justru datang dari program-program yang melibatkan komunitas sejak tahap perencanaan, seperti yang dilakukan beberapa pemerintah daerah di Sulawesi Utara yang membangun peta risiko bencana pesisir bersama-sama dengan warga setempat.
Model partisipatif seperti ini memang membutuhkan waktu lebih lama untuk dijalankan, tetapi hasilnya jauh lebih bertahan lama karena dibangun di atas pemahaman lokal yang tidak bisa diperoleh hanya dari data statistik dan laporan tahunan saja.
Masa Depan yang Masih Bisa Dipilih
Pada akhirnya, pertanyaan terbesar yang menggantung di atas komunitas pesisir Indonesia bukan sekadar soal apakah mereka akan bertahan, melainkan soal dalam kondisi dan kualitas hidup seperti apa mereka akan terus bertahan di tanah leluhur mereka.
Laut yang dulu hanya dikenal sebagai sumber kehidupan kini juga telah menjadi ancaman yang nyata, dan masyarakat pesisir tidak bisa lagi mengandalkan pola adaptasi lama yang sudah tidak cukup memadai untuk menghadapi skala perubahan yang terjadi saat ini.
Ruslan, Jumali, dan jutaan warga pesisir lainnya tidak membutuhkan simpati — mereka membutuhkan kebijakan yang adil, akses terhadap pengetahuan dan teknologi yang tepat guna, serta pengakuan bahwa mereka bukan korban pasif yang menunggu pertolongan, melainkan pelaku utama dalam menentukan nasib wilayah pesisir Indonesia yang luar biasa kaya dan rapuh sekaligus.
Komentar