Di sebuah lembah terpencil di pedalaman Kalimantan Tengah, seorang perempuan paruh baya bernama Yanti Binti Rambang menghabiskan setiap pagi dengan berjalan kaki sejauh dua kilometer menyusuri jalur hutan yang sama seperti yang dilakukan oleh nenek dan buyutnya selama berabad-abad lamanya.
Hutan itu bukan sekadar hamparan pohon bagi Yanti dan ratusan warga Dayak Ngaju di kampungnya — ia adalah apotek, gudang pangan, tempat upacara, dan identitas yang tak bisa digantikan oleh uang berapa pun jumlahnya.
Namun pada Juli 2025, sebuah perusahaan perkebunan skala besar mulai memasang patok di batas hutan adat mereka, dengan klaim bahwa lahan seluas lebih dari dua ribu hektar itu telah mendapat izin pengelolaan dari pemerintah daerah setempat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kisah Yanti bukan pengecualian langka yang terjadi di satu sudut negeri — ini adalah narasi yang berulang di ratusan titik di seluruh Nusantara, dari Aceh hingga Papua, setiap kali kepentingan ekonomi berhadapan langsung dengan hak komunitas adat yang selama ini hidup berdampingan harmonis dengan alamnya.
Ketika Hutan Dianggap Kosong
Selama puluhan tahun, hutan-hutan yang dihuni dan dikelola masyarakat adat sering kali dicap sebagai “kawasan tidak produktif” oleh berbagai pihak yang sesungguhnya tak pernah menginjakkan kaki di sana dan tak pernah memahami sistem pengelolaan lokal yang berjalan di dalamnya.
Cara pandang inilah yang kemudian memunculkan paradoks besar: hutan yang justru paling terjaga kelestariannya — karena ada manusia yang merawatnya dengan kearifan lokal turun-temurun — malah menjadi target utama konversi lahan untuk kepentingan industri atau pembangunan infrastruktur.
Data dari berbagai lembaga penelitian lingkungan menunjukkan bahwa kawasan hutan yang dikelola komunitas adat di Indonesia memiliki tingkat deforestasi jauh lebih rendah dibandingkan kawasan konsesi yang dikelola perusahaan besar, bahkan dalam beberapa kasus hampir mendekati nol persen dalam jangka panjang.
Fakta ini semestinya sudah cukup untuk menjadi argumen kuat bahwa pengakuan hak hutan adat bukan soal sentimentalitas budaya semata, melainkan sebuah strategi lingkungan yang paling masuk akal dan paling terbukti efektif secara empiris untuk menjaga ekosistem yang kita semua bergantung padanya.
Putusan yang Berusia Lebih dari Satu Dekade, Implementasi yang Masih Tertatih
Pada tahun 2013, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan bersejarah yang menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara, sebuah keputusan yang disambut sorak-sorai oleh para aktivis lingkungan dan komunitas adat dari Sabang sampai Merauke setelah puluhan tahun berjuang tanpa titik terang.
Lebih dari sepuluh tahun berselang sejak putusan itu dibacakan, realisasi pengakuan hutan adat di lapangan masih bergerak lambat seperti siput yang mendaki bukit terjal, dengan proses birokrasi yang panjang, tumpang tindih regulasi antara pusat dan daerah, serta minimnya anggaran khusus untuk program pemetaan dan verifikasi kawasan adat.
Komunitas seperti milik Yanti harus menempuh proses pengajuan yang membutuhkan dokumen sejarah kepemilikan, peta partisipatif yang dibuat secara mandiri, serta persetujuan berlapis dari pemerintah desa, kabupaten, hingga provinsi — sebuah rintangan administratif yang terasa mustahil bagi kelompok yang tidak memiliki akses terhadap layanan hukum dan teknologi pemetaan modern.
Padahal, sementara proses pengakuan itu berjalan tertatih-tatih selama bertahun-tahun, ancaman dari luar hutan tidak menunggu giliran dengan sabar dan terus bergerak masuk dengan kecepatan yang jauh melampaui kemampuan komunitas untuk mempertahankan diri secara legal.
Apa yang Hilang Bersama Pohon Terakhir
Bayangkan sebuah perpustakaan besar yang isinya bukan buku, melainkan pengetahuan tentang tanaman obat, pola musim, sistem irigasi tradisional, dan cara bertahan hidup yang sudah diuji selama ratusan generasi — lalu bayangkan perpustakaan itu dibakar habis dalam semalam tanpa ada yang sempat mendokumentasikan isinya secara lengkap.
Itulah yang terjadi setiap kali sebuah hutan adat kehilangan penjaganya, karena ketika komunitas adat terusir dari tanah yang mereka jaga, pengetahuan ekologis lokal yang tersimpan dalam ingatan kolektif mereka turut hilang bersama langkah kaki terakhir yang meninggalkan hutan itu selamanya.
Beberapa peneliti dari universitas-universitas besar di Indonesia kini mulai menyadari betapa mahalnya harga dari kehilangan pengetahuan itu, ketika mereka mendapati bahwa tanaman tertentu yang diketahui warga adat sebagai bahan obat ternyata mengandung senyawa aktif yang potensial untuk penelitian medis modern namun belum pernah terdokumentasi secara ilmiah.
Kehilangan keanekaragaman hayati dan kehilangan keanekaragaman budaya ternyata adalah dua peristiwa yang selalu berjalan berdampingan dan saling mempercepat — satu tidak bisa selamat tanpa yang lain ikut bertahan, sebuah kenyataan yang seharusnya mengubah cara kita melihat isu hutan bukan hanya sebagai masalah lingkungan tetapi juga masalah kemanusiaan yang mendesak.
Angin Perubahan yang Mulai Berhembus
Memasuki pertengahan 2026, sejumlah sinyal positif mulai terlihat dari berbagai penjuru, termasuk beberapa kabupaten yang akhirnya menerbitkan peraturan daerah khusus tentang pengakuan masyarakat adat beserta wilayah kelolanya setelah bertahun-tahun proses advokasi yang melelahkan dari berbagai organisasi masyarakat sipil.
Teknologi pemetaan berbasis satelit dan aplikasi telepon genggam yang kini semakin terjangkau juga mulai membantu komunitas adat di berbagai wilayah untuk mendokumentasikan batas-batas hutan mereka secara mandiri, menghasilkan data yang cukup kuat untuk dijadikan bukti dalam proses pengajuan pengakuan resmi kepada pemerintah daerah.
Anak-anak muda dari komunitas adat yang mengenyam pendidikan tinggi di kota mulai kembali ke kampung halaman dengan membawa keterampilan hukum, komunikasi, dan teknologi yang mereka gabungkan dengan pengetahuan lokal leluhur untuk menciptakan strategi perlindungan yang lebih tangguh dan adaptif terhadap ancaman zaman.
Gerakan ini tidak datang dari kebijakan pemerintah pusat yang tiba-tiba berpihak, melainkan tumbuh dari akar — dari kesadaran bahwa tidak ada satu pun lembaga eksternal yang bisa menjaga hutan adat lebih baik daripada komunitas yang identitasnya terikat erat pada kelangsungan hidup hutan itu sendiri sejak ratusan tahun yang lalu.
Merawat Hutan, Merawat Masa Depan
Kembali ke Kalimantan Tengah, Yanti dan warganya akhirnya berhasil menghentikan sementara aktivitas pematokan lahan melalui jalur hukum dengan bantuan pengacara dari lembaga bantuan hukum yang datang setelah komunitas mereka menyuarakan kasusnya melalui media sosial dan mendapat perhatian luas dari publik nasional.
Perjuangan mereka belum selesai — proses hukumnya masih panjang dan tidak ada jaminan hasilnya akan berpihak pada mereka — namun yang terjadi di lembah itu menjadi pengingat bahwa suara komunitas kecil yang gigih bisa menggerakkan perhatian publik jauh lebih besar dari yang bisa mereka bayangkan.
Hutan adat adalah salah satu aset ekologis dan budaya paling berharga yang masih dimiliki Indonesia di saat negara-negara lain di dunia berjuang keras memulihkan ekosistem yang sudah terlanjur rusak selama puluhan tahun eksploitasi tanpa kendali yang memadai.
Pertanyaan sesungguhnya bukan lagi soal apakah kita mampu melindungi hutan-hutan itu sebelum semuanya hilang, melainkan soal apakah kita — sebagai bangsa yang katanya menghargai keanekaragaman budaya dan lingkungan — punya cukup kemauan kolektif untuk benar-benar bertindak sebelum yang tersisa hanya foto-foto dan cerita tentang pohon-pohon yang dulu pernah ada.
Komentar